Gambar 1.

Sumber: https://www.tripsavvy.com/red-light-district-in-amsterdam-1456849

Lokalisasi prostitusi di Indonesia merupakan satu dari sekian isu yang sering diperbincangkan. Banyak orang yang menentang ide tersebut, namun tidak sedikit juga yang mendukungnya. Padahal bila dilihat dari perspektif lain, lokalisasi merupakan wujud konsep ity within a city, dimana pemerintah menkonsentrasikan fungsi tertentu pada suatu bagian wilayah kota. Sehingga tercipta citra yang baru dan lingkungan yang lebih terstruktur, baik secara tata kota maupun sosial.

Gambar 2. Suasana red light district Soi Cowboy di Bangkok, Salah satu red light district terbesar di Thailand.

Sumber: https://www.shutterstock.com/image-photo/bangkok-thailand-march-22nd-unidentified-people-708916534

De Wallen di Amsterdam merupakan contoh nyata penerapan konsep . Wilayah ini dipenuhi bisnis pelacuran, toko seks, dan klub tari telanjang. Akses wilayah ini dibatasi dan diawasi secara ketat, agar anak-anak di bawah umur tidak dapat memasuki wilayah tersebut. Contoh serupa dapat juga ditemui di negara tetangga kita, Thailand. Menurut studi pada tahun 1996, mayoritas masyarakat awalnya tidak menyetujui legalisasi prostitusi dan lokalisasi. Namun tak dapat dipungkiri bahwa industri ini sudah menjamur di Thailand, dan menyumbang angka besar bagi devisa negara. Sehingga hal ini membawa praktik prostitusi di Thailand tumbuh dengan pesat.

Berbeda dengan kedua negara di atas, praktik prostitusi di indonesia masih ditentang oleh pemerintah dan mayoritas masyarakat, karena bertentangan dengan moral dan agama. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam membubarkan lokalisasi prostitusi selama beberapa tahun ini. Namun sebenarnya apakah pembubaran lokalisasi dapat sepenuhnya memberhentikan praktik prostitusi?

Nyatanya pembubaran lokalisasi tidak memberhentikan praktik prostitusi, tetapi hanya memindahkan lokasinya saja. Dengan berpindahnya praktik prostitusi, PSK dan pelanggan akan ikut berpindah ke tempat lain, dan pemerintah akan lebih sulit untuk mengontrolnya. Sehingga pembubaran lokalisasi hanya akan memunculkan masalah baru, salah satunya peningkatan penyebaran penyakit seksual, seperti HIV/AIDS. Padahal lokalisasi praktik prostitusi di negara-negara lain terbukti berhasil menurunkan angka penyebaran HIV/AIDS hingga 46%.

Kemudian tujuan lain dari lokalisasi adalah untuk menjauhkan lokasi prostitusi dari area-area tertentu seperti perumahan, sekolah, dsb. Hal ini dapat menjauhkan anak-anak dan remaja dari dampak lingkungan prostitusi. Mungkin beberapa orang di Indonesia berpikiran legalisasi prostitusi berarti menurunkan moral bangsa dan tidak sesuai dengan ajaran keagamaan. Namun nyatanya tingkat kejahatan seksual di Belanda justru menurun akibat lokalisasi. Karena bagi orang-orang tertentu, prostitusi dapat menjadi tempat “pelampiasan”. Walaupun praktik prostitusi sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat Indonesia, namun konsep city within a city merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan. Lantaran konsep tersebut memberikan regulasi dan lokalisasi dapat mendukung lembaga swadaya masyarakat. Sehingga mereka dapat bekerja sama dengan pemerintah dan tenaga medis agar kesehatan PSK dapat lebih terkontrol. Terlebih lagi lokalisasi dapat menciptakan tata kota yang lebih teratur dan Indonesia yang lebih sehat secara fisik, mental dan sosial.